Senin, 17 Mei 2010

PENATAAN KOPERASI DI LINGKUNGAN TNI AD

PENATAAN KOPERASI DI LINGKUNGAN TNI AD

Penataan Koperasi di lingkungan TNI AD merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI. Pelaksanaan tentang Penataan Koperasi meliputi penataan susunan organisasi, kegiatan usaha dan penyertaan modal koperasi dalam badan usaha lain. Berikut ini adalah penjelasan sekitar konsep TNI AD dalam penataan Koperasi di lingkungan TNI AD.

Aktivitas bisnis TNI AD secara langsung adalah setiap kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI AD yang dilakukan melalui badan usaha / badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas ( PT ) Commanditer Vennootschap (CV), Firma dan lain lain, sedangkan aktivitas bisnis TNI AD secara tidak langsung adalah kegiatan usaha komersial yang dimiliki dan dikelola oleh TNI AD yang dilakukan melalui koperasi dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah dhi Kemhan melakukan pengambilalihan terhadap aktivitas TNI AD yang dilakukan secara langsung. Karena tidak ada jenis aktivitas bisnis TNI AD yang dilakukan secara langsung maka proses pengambilalihan menjadi tidak dilakukan maka pemerintah dhi Kemhan melakukan penataan terhadap aktivitas bisnis TNI yang dilakukan secara tidak langsung dalam hal ini koperasi dan yayasan.

Makalah ini hanya membahas konsep penataan koperasi di lingkungan TNI AD dengan tujuan dapat dilaksanakan secara tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal hal yang dibahas meliputi penataan organisasi, kepengurusan, kegiatan usaha dan penyertaan modal koperasi dalam badan usaha lain di lingkungan Koperasi Angkatan Darat dan di susun dengan tata urut : pendahuluan, ketentuan umum, penataan koperasi, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-Lain dan penutup.


Landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ketentuan umum. Koperasi yang didirikan oleh prajurit dan PNS TNI AD adalah badan usaha yang berbadan hukum diatur sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Ketentuan umum koperasi di lingkungan TNI AD adalah sebagai berikut :

Penataan koperasi bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian dan ketentuan yang berlaku sedangkan yang menjadi saaran adalah tercapainya kesejahteraan anggota koperasi beserta keluarganya di lingkungan TNI AD secara optimal.

Asas. Penataan koperasi dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan yaitu penataan koperasi harus memberikan dan menciptakan rasa keadilan serta kesejahteraan secara proporsional untuk seluruh personel TNI AD, kepastian hukum yaitu penataan koperasi harus dapat menjamin kepastian hukum terhadap koperasi di lingkungan TNI AD, Partisipasi yaitu penataan koperasi memerlukan peran aktif dari instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan, Transparansi yaitu penataan Koperasi di lingkungan TNI AD yang pelaksanaannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus dilaksanakan secara terbuka, Akuntabilitas yaitu penataan koperasi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tepat sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas.

Prinsip. Penataan Koperasi dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perkoperasian, Organisasi Koperasi Angkatan Darat berada di luar struktur TNI AD, Dalam hal pemanfaatan barang milik negara kedudukan koperasi adalah sebagai pihak ketiga, Penataan koperasi diawali audit yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal Angkatan Darat, Penataan Koperasi yang berada di lingkungan TNI AD, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tujuan pendiriannya.

Dalam hal kegiatan Koperasi yang berada di lingkungan TNI AD tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya maka terhadap Koperasi tersebut dapat dilakukan langkah-langkah berupa penggabungan atau pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengurus Koperasi dilarang mengalihkan atau membagikan kekayaan Koperasi (berupa saham, penyertaan modal dalam badan usaha lain atau aset tetap yang dimiliki Koperasi) kepada siapapun sampai dengan penataan selesai dilakukan, kecuali dengan persetujuan Menteri Pertahanan RI. Koperasi Angkatan Darat merupakan badan usaha yang berbadan hukum, berasas kekeluargaan dan hasil usahanya sepenuhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan anggota koperasi, serta pelaksanaan penataannya di lingkungan TNI AD sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian meliputi penataan organisasi, kepengurusan, kegiatan usaha dan penyertaan modal koperasi dalam badan usaha lain.

Penataan Koperasi . Organisasi Koperasi di lingkungan TNI AD berada di luar struktur organisasi TNI AD, tidak melaksanakan fungsi organik militer, bertugas membina dan mendukung kebutuhan pokok anggota beserta keluarganya. Keanggotaan Koperasi Angkatan Darat terdiri dari Inkopad yang beranggotakan Puskopad dan Puskopad beranggotakan Primkopad, hubungan vertikal Inkopad, Puskopad serta Primkopad hanyalah pada lingkup teknis pembinaan perkoperasian beserta kegiatan usahanya. Susunan Jabatan dan

Kepangkatan. Pengurus Koperasi Angkatan Darat adalah personel TNI AD dengan susunan jabatan dan kepangkatan sebagai berikut :

1) Tingkat Induk Koperasi.
a) Ketua Umum berpangkat Brigjen atau Kolonel (Gol IV/mantap).
b) Sekretaris Umum berpangkat Kolonel (Gol IV/mantap).
c) Kebidnikkop berpangkat Kolonel (Gol IV/promosi) atau PNS setara.
d) Kebidus berpangkat Kolonel (Gol IV/promosi) atau PNS setara.
e) Kebidperben berpangkat Kolonel (Gol IV/promosi) atau PNS setara.

2) Tingkat Pusat Koperasi (“A”).
a) Ketua Umum berpangkat Kolonel atau Letkol (Gol V/mantap).
b) Sekretaris Umum berpangkat Letkol (Gol V/mantap).
c) Kebidnikkop berpangkat Mayor atau PNS setara.
d) Kebidus berpangkat Mayor atau PNS setara.
e) Kebidperben berpangkat Mayor atau PNS setara.

3) Tingkat Pusat Koperasi (“B”) :
a) Ketua Umum berpangkat Letkol atau Mayor (Gol VI/mantap).
b) Sekretaris Umum berpangkat Mayor (Gol VI/mantap).
c) Kebidnikkop berpangkat Mayor atau PNS setara.
d) Kebidus berpangkat Mayor atau PNS setara.
e) Kebidperben berpangkat Mayor atau PNS setara.

4) Tingkat Primer Koperasi.
a) Ketua berpangkat Letda s/d Kapten.
b) Sekretaris berpangkat Bintara.
c) Ur Nikkop berpangkat Bintara atau PNS.
d) Ur Usaha berpangkat Bintara atau PNS.
e) Ur Ben berpangkat Bintara atau PNS.

Binkar personel koperasi. Ketentuan tentang pola Binkar personel yang menjabat di Koperasi TNI AD meliput: Jabatan yang ada dalam struktur Koperasi Angkatan Darat tidak bisa digunakan untuk promosi atau UKP, Personel yang rangkap jabatan bersifat penugasan dan masih menduduki suatu jabatan struktural di lingkungan TNI AD, Personel yang tidak menduduki jabatan struktural, dapat dipromosikan dalam jabatan struktural di jajaran TNI AD apabila telah memenuhi persyaratan yang prosesnya diatur oleh Spersad, Pemberhentian pengurus dalam masa kepengurusan apabila berhalangan tetap, mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya diatur dalam AD/ART, Masa jabatan kepengurusan paling lama 3 (tiga) tahun.

Tunjangan kinerja personel koperasi. Ketentuan tentang tunjangan kinerja terhadap personel koperasi TNI AD: Pengurus dan personel koperasi Angkatan Darat mendapatkan tunjangan kinerja dari koperasi yang besarannya setara dengan tunjangan kinerja struktural. Apabila koperasi Angkatan Darat tidak mampu memberikan tunjangan kinerja, maka pengurus dan personel koperasi Angkatan Darat harus dijabat rangkap oleh personel yang mempunyai jabatan struktural sehingga tunjangan kinerjanya diterima dari jabatan struktural. Terhadap pengurus dan personel TNI AD yang bertugas rangkap jabatan maka tidak dibolehkan menerima tunjangan kinerja dari koperasi.

Perubahan AD/ART Koperasi Angkatan Darat. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disesuaikan dengan kondisi kedudukan koperasi Angkatan Darat sebagai organisasi di luar struktur TNI AD secara berjenjang yang memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai bidang usaha, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian SHU, ketentuan mengenai sanksi.
Tata laksana dan aturan organisasi. Diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mendapat persetujuan rapat anggota. Pengurus dan personel ditingkat induk, dan pusat koperasi tidak menggunakan atribut militer dalam melaksanakan kegiatannya kecuali yang berhubungan dengan kedinasan. Penggunaan atribut militer di tingkat primkopad disesuaikan dengan kondisi satuan. Koperasi Angkatan Darat tidak menggunakan alat peralatan TNI AD, tetapi dapat memanfaatkan tanah dan bangunan TNI AD. Dalam hal pengamanan, koperasi dapat berkoordinasi dengan instansi pengamanan terkait. Penggunaan nama koperasi Angkatan Darat tidak menggunakan nama yang sudah digunakan di lingkungan TNI AD. Lambang Puskopad dan Primkopad menggunakan lambang yang digunakan oleh Inkopad.

Syarat pengurus koperasi. Calon pengurus koperasi Angkatan Darat harus memenuhi syarat antara lain sehat mental, jasmani dan rohani, mempunyai hubungan yang luas dengan dunia usaha, mempunyai konduite dan prestasi kerja yang baik serta memiliki integritas yang tinggi, memiliki kompetensi terutama dalam bidang manajemen, kepemimpinan dan kewirausahaan.

Mekanisme pemilihan pengurus. Pengurus dipilih langsung oleh rapat anggota, sebelum diadakan pemilihan pengurus, anggota koperasi mengajukan nama calon pengurus selanjutnya dikonsultasikan kepada kepada Dan/Ka Satker, Calon pengurus yang diusulkan pada setiap tingkat koperasi Angkatan Darat minimal harus didukung oleh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota yang hadir pada rapat anggota, Calon pengurus menyatakan kesediaannya untuk dipilih secara tertulis kepada pimpinan rapat anggota.

Usaha koperasi Angkatan Darat adalah usaha yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi Angkatan Darat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi Angkatan Darat. Koperasi Angkatan Darat dapat menjalankan kegiatan usaha dan berperan aktif di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelola kegiatan usaha koperasi dijabat oleh PNS TNI AD atau tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan.Koperasi Angkatan Darat memiliki kesempatan yang sama dengan pihak ketiga lainnya untuk menjadi rekanan pengadaan barang/jasa atau menjadi mitra dalam pemanfaatan barang milik negara di lingkungan TNI AD. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan koperasi disamping pelayanan dan manfaat yang maksimal sehingga bisa dirasakan oleh anggota dan keluarganya.

Penyertaan Modal Koperasi. Koperasi di lingkungan TNI AD dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan rapat anggota. Koperasi Angkatan Darat dapat mendirikan kegiatan usaha dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikan sahamnya dalam perusahaan tersebut tidak mencapai 100 %.

Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian dari kegiatan penataan yang dilaksanakan dalam rangka Penataan Koperasi agar kegiatan pelaksanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan. Pengawasan terhadap koperasi Angkatan Darat disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Dan/Ka Satker berperan aktif mendukung kegiatan koperasi Angkatan Darat sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.Kegiatan pengawasan dititikberatkan pada usaha-usaha yang bersifat pencegahan dari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Kasad menetapkan dan menentukan kebijakan pengawasan kegiatan pelaksanaan Penataan Koperasi di lingkungan TNI AD. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Kasad membentuk Tim Pengendali yang terdiri dari Tim Pelaksana Audit dan Tim Pelaksana Penataan. Pangkotama/Kabalakpus TNI AD dibantu Pejabat Struktural di tingkat masing-masing mengawasi pelaksanaan Penataan Koperasi sesuai dengan bidang dan fungsinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penataan koperasi maka akan dikenakan sanksi hukum.

Pengendalian dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi serta dicarikan jalan keluarnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara tertib, teratur, efisien dan benar. Tim Pengendali bertanggung jawab atas pengendalian Penataan Koperasi. Komandan Satuan di satuan masing-masing mengendalikan pelaksanaan Penataan Koperasi. Tim Pengendali penataan mengeluarkan perintah, petunjuk dan arahan untuk dilaksanakan oleh koperasi di lingkungan TNI AD sehingga menjamin terlaksananya kegiatan penataan koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Koperasi wajib melaporkan data-data yang diperlukan sebagai bahan bagi Tim Pengendali Penataan untuk menentukan langkah-langkah penataan koperasi.

Pentahapan pelaksanaan penataan koperasi :

Tahap I (Bulan Mei 2010): Inkopad melaksanakan RAT ke-44 Tutup Buku Tahun 2009, Tim Pelaksana Audit melaksanakan audit terhadap koperasi Angkatan Darat dan melaporkan hasil audit kepada Tim Pengendali Penataan Koperasi, Tim Pengendali Penataan Koperasi menilai dan menganalisa hasil audit dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Kasad. Tim Pengendali Penataan Koperasi melaporkan hasil penilaian audit kepada Menhan cq Tim Pengendali PAB TNI.

Tahap II (Bulan Juni 2010). Inkopad menyusun konsep AD/ART baru untuk digunakan sebagai bahan acuan Puskopad. Puskopad menyusun konsep AD/ART baru untuk digunakan sebagai acuan Primkopad.

Tahap III (Bulan Juli 2010). Menerima keputusan hasil penilaian terhadap audit koperasi dari Tim pengendali Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Merestrukturisasi personel TNI AD yang bertugas di koperasi Angkatan Darat. Menginventarisasi barang milik negara yang digunakan oleh koperasi Angkatan Darat. Inkopad dan jajarannya melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk pengesahan AD/ART baru.

Tahap IV (Bulan Agustus 2010). Tim pengendali penataan koperasi melakukan pemeriksaan pelaksanan penataan koperasi dan menetapkan status koperasi. Melaporkan kepada Kasad bahwa Penataan Koperasi di lingkungan TNI AD telah selesai dilaksanakan.

Ketentuan lain. Hal hal lain yang juga perlu dipedomani adalah bahwa penataan koperasi harus sudah selesai paling lama akhir bulan Agustus tahun 2010. Apabila terjadi perubahan peraturan atau ketentuan yang memperoleh ketetapan hukum dari pemerintah akan disesuaikan dengan peraturan/ketentuan yang baru.

Penutup. Demikian sekilas tentang konsep penataan koperasi di lingkungan TNI AD mudah mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar