TATA CARA KERJASAMA DENGAN MITRA

TATA CARA KERJASAMA DENGAN MITRA

I.                PELAKSANAAN.

1.     MITRA MENGAJUKAN SURAT PENAWARAN KERJASAMA USAHA KEPADA PUSKOPAD “A” DAM IM.

2.     PENAWARAN DILAMPIRI  DENGAN DATA PERUSAHAAN DAN PROPOSAL/FEASIBILITY STUDY KEGIATAN USAHA YANG DIMAKSUD DILENGKAPI DENGAN DATA LAINNYA YANG MENJELASKAN TENTANG :

A)             BIDANG USAHA DAN WILAYAH KERJA/USAHA.

B)              PERMODALAN/SUMBER DANA.

Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui

Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui

Tahukan anda bahwa :

1. Sebelum Masehi bahasa inggrisnya adalah B.C (Before Christ). Setelah Masehi adalah A.D (Anno Domini)

2. Ikan hiu kehilangan gigi lebih dari 6000buah setiap tahun, dan gigi barunya tumbuh dalam waktu 24 jam

3. Julius Caesar tewas dengan 23 tikaman

4. Nama mobil Nissan berasal dari bahasa jepang Ni : 2 dan San : 3. Nissan : 23

5. Jerapah dan tikus bisa bertahan hidup lebih lama tanpa air dari pada unta

CATUR TUNGGAL PEMBINAAN TNI AD

CATUR TUNGGAL PEMBINAAN TNI AD

a.       peningkatan kesiapan operasional satuan.

b.       peningkatan kualitas SDM / profesionalisme prajurit.

c.       peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS beserta keluarganya.

d.       peningkatan tertib administrasi dan hukum.

1.       Peningkatan kesiapan operasional satuan melalui program pembentukan jaring dan kegiatan intelijen, pengadaan dan pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata, perlengkapan perorangan lapangan dan satuan, pembangunan pangkalan beserta sarana prasarana pendukungnya serta kegiatan Binter meliputi : TMMD, Pekan Bhakti TNI dan Karya Bhakti TNI.

2.       Peningkatan kualitas SDM melalui program pembenahan 10 komponen pendidikan dan latihan, dalam rangka membentuk SDM prajurit yang profesional dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

3.       Peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS beserta keluarganya, melalui peningkatan pendapatan berupa kenaikan gaji dan berbagai tunjangan lainnya termasuk penyiapan sarana perumahan yang layak huni dan perkantoran yang memadai.

4.       Peningkatan tertib administrasi dan hukum dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara guna menghindari terjadinya kebocoran penggunaan anggaran dan penegakan supremasi hukum.

 

 

Berapa Harga Website Anda

Berapa Harga Website Anda

Berapakah harga Blog/ Website anda ?
Jika sobat - sobat belum mengetahuinya, di posting ini saya membagi info. Walau terkesan sangat klasik, tapi tidak ada salahnya kita saling berbagi info........betul kan ?

Untuk mengetahui berapa harga blog/website kita, caranya :

HARGA KURS ($)
1. Silahkan klik disini untuk harga dalam kurs DOLLARS ($)
2. Setelah tampilan keluar, silahkan masukkan alamat blog/website Anda
3. Klik VALUE
4. Selanjutnya akan tampil halaman statistik dari harga blog/website Anda
5. Silahkan copy code dan paste ke widget blog/website Anda 
6. Simpan dan selesai

HARGA KURS (Rp)
1. Silahkan klik disini untuk harga dalam kurs RUPIAH (Rp)
2. Setelah tampilan keluar, silahkan masukkan alamat blog/website Anda
3. Klik NILAI
4. Selanjutnya akan tampil halaman statistik dari harga blog/website Anda
5. Silahkan copy code dan paste ke widget blog/website Anda 
6. Simpan dan selesai

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan secara umum (disebut juga tarif Pasal 17) diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. Tarif umum ini dibedakan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri/BUT dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP ditetapkan sebagai berikut :

Ruang Lingkup Pemotongan PPh Pasal 21

Ruang Lingkup Pemotongan PPh Pasal 21

Sebagaimana dengan jenis pemotongan PPh yang lain, PPh Pasal 21 juga memiliki ruang lingkup pengenaannya di mana jika suatu transaksi pembayaran penghasilan memenuhi ruang lingkup PPh Pasal 21 maka atas pembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ruang lingkupnya, pemotongan PPh Pasal 21 tidak bisa diterapkan.

Penggunaan PTKP Dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Penggunaan PTKP Dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Karena Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada umumnya melibatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Ya, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto dalam menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap. PTKP juga menjadi pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. PTKP juga menjadi pengurang dalam mengitung PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai tertentu.

PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus

PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus

PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

Kedudukan Zakat Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan

Kedudukan Zakat Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan

Seorang pemeluk agama Islam memiliki kewajiban menyisihkan sebagian harta atau penghasilannya yang dinamakan zakat. Sementara itu ia juga memiliki kewajiban lain yang hampir serupa kepada Negara yang namanya pajak. Tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan posisi zakat dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi yang beragama Islam.